Kevin Guntur
Surakarta - Setiap Aparatur Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi SERAYA, serta wajib melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan mengunggah Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT ke Aplikasi SERAYA.
Tanpa terkecuali ASN pada Rutan Kelas I Surakarta, seluruh pegawai mendapatkan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan pada kedua aplikasi tersebut. Prosedur pelaporan harta kekayaan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Maret 2024. Kepala Rutan, Urip Dharma Yoga mendorong seluruh pegawai untuk melakukan pengisian paling lambat hingga 31 Januari 2024, sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
“Kami dorong terus untuk pengisian agar segera tuntas dan tidak ada tanggungan sampai dikejar-kejar deadline. Seluruh Wajib Lapor (WL) harus melaporkan hartanya kekayaan sebagai bentuk transparansi terhadap negara ”, ucap Urip.
Candra Putra 
Tony Rosyid 
